tentang sebuah asa

Bahaya Narkoba


BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Ancaman Narkoba dunia saat ini menunjukkan peningkatan serius, dengan semakin berkembangnya simbiosis mutualis antara satu kejahatan lintas negara dengan kejahatan lintas negara lainnya, seperti People Smuggling dengan Narkoba, Arms Smuggling dengan Narkoba, dan Terorisme dengan Narkoba atau yang lebih dikenal dengan Narco Terorism. Jika dahulu jaringan sindikat memproduksi dan menjual Narkoba dalam rangka bisnis illegal demi kepentingan ekonomi semata, kini paradigma itu mulai berubah. Saat ini banyak sindikat yang memperdagangkan Narkoba dengan maksud untuk membiayai kegiatan kejahatan lainnya, termasuk terorisme.
B.     Rumusan Masalah
Dalam makalah ini kami akan mencoba mengulas tentang
1.      Bagaimana kerjasama internasional tentang penggulangan narkoba ?
2.      Bagaimana pemberian grasi terhadap terpidana narkoba ?



C.     Tujuan Penulisan
Makalah ini kami buat dan sajikan semata-mata atas dasar tujuan edukasi, semoga makalah ini dapat menambah khazanah ilmu pengethuan kita terkhusus bagi penyusun.amin.











BAB II
PEBAHASAN
A.    Kerjasama Internasional mengenai penanggulangan bahaya narkoba
Nusa Dua, Bali -- “Enhancing The Spirit of International Partnership to Achieve the Greatest Success on Fighting Drug Crime”, inilah yang menjadi tema konferensi internasional penegakan hukum Narkotika terbesar saat ini. Sekitar 305 penegak hukum di bidang pemberantasan kejahatan Narkotika dari 79 negara, Selasa (12/06) berkumpul di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali.
Konferensi yang lebih dikenal dengan sebutan International Drugs Enforcement Conference (IDEC) ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, Boediono. Dalam pidatonya, Wapres menyatakan Indonesia bertekad dan berkomitmen dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
Menurutnya, kerja sama lintas negara merupakan kata kunci keberhasilan pengungkapan kejahatan Narkotika.  Sebagaimana diketahui Narkotika merupakan kejahatan transnational crime yang senantiasa melibatkan jaringan sindikat lintas negara, yang meliputi negara produsen Narkoba, negara transit, maupun negara tujuan pemasaran Narkoba. Jaringan sindikat Narkoba ini dikendalikan secara rahasia, melibatkan multi kewarganegaraan, dengan menggunakan berbagai modus operandi. Oleh karena itu dalam penanganannya diperlukan kerjasama internasional yang sinergis, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Ancaman Narkoba dunia saat ini menunjukkan peningkatan serius, dengan semakin berkembangnya simbiosis mutualis antara satu kejahatan lintas negara dengan kejahatan lintas negara lainnya, seperti People Smuggling dengan Narkoba, Arms Smuggling dengan Narkoba, dan Terorisme dengan Narkoba atau yang lebih dikenal dengan Narco Terorism. Jika dahulu jaringan sindikat memproduksi dan menjual Narkoba dalam rangka bisnis illegal demi kepentingan ekonomi semata, kini paradigma itu mulai berubah. Saat ini banyak sindikat yang memperdagangkan Narkoba dengan maksud untuk membiayai kegiatan kejahatan lainnya, termasuk terorisme.
Selama 29 tahun berjalan, forum IDEC telah banyak memberikan hasil signifikan  dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat Narkoba internasional. Salah satu kasus yang berhasil dibongkar dari hasil kerjasama forum ini adalah pengungkapan kasus Abbas Kazerouni Rousul. Pada tahun 2011 lalu, setelah berkoordinasi dengan Thailand, BNN melakukan investigasi terhadap Abbas, seorang bandar besar Narkoba asal Iran, yang tertangkap di Thailand. Dari hasil investigasi ini selanjutnya BNN dapat membongkar jaringan sindikat Narkoba yang menggunakan modus pencucian uang melalui Hawala Banking System. Keberhasilan penangkapan Abbas oleh kepolisian Thailand ini tak lepas dari peran Indonesia yang telah memberikan informasi cukup detil mengenai tersangka tersebut.
Beberapa contoh kesuksesan hasil kerjasama internasional lainnya, seperti :
1. Tanggal 11 November 2005, pengungkapan mega cland lab Ekstasi dan Shabu di Cikande – Tangerang. Tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 16 (enam belas) orang, terdiri dari 5 WN China atas nama Chang Manquan, Chen Hongxin, Jiang Yuxin, Gan Chunyi, dan Zhu Xuxiong; 1 WN Belanda atas nama Nicolaas Garnick Josephus Gerardus alias Dick; 1 WN Perancis atas nama Serge Areski Atlaoui serta 9 WN Indonesia atas nama Benny Sudrajat alias Tandi Winardi, Iming Santoso alias Budi Cipto, Hendra Raharja, Samad Sani, Asril Mansyur, Mamat Suherman, Danny Sabarudin, Asep Sunardi, dan Toto Kusriyadi. Barang bukti yang disita berupa 138,6 Kg Shabu, 290 Kg Ketamine, dan 316 drum bahan Prekursor.
2. Pada tanggal 20 Oktober 2008, pengungkapan internasional mega cland lab Shabu di Batam,  yang melibatkan dua tersangka WN Taiwan atas nama Wan Chin I dan Tsai Tsai Cheng serta empat orang WNI, yaitu Jaelani Usman, Darwin Silaban, Syaed Abubakar, dan Apeng. Barang bukti yang disita berupa 40 Kg Shabu. Adapun nilai produksi yang ditaksir dari hasil operasi pabrik ini sekitar     Rp 454 miliar.  
3. Tanggal 25 Mei 2012, petugas BNN mengungkap penyelundupan 1 (satu) kontainer berisi 1.412.476 butir Ekstasi, yang berasal dari Shenzen - Cina dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok - Jakarta.
Selain pengungkapan kasus Abbas, BNN turut membantu kepolisian Cina yang telah menangkap Kamir Santoso, berupa informasi tentang rekam jejak keterlibatan Kamir Santoso dalam jaringan sindikat Narkoba di Indonesia dan internasional. Kamir Santoso merupakan buronan aparat penegak hukum Indonesia dan telah dimasukkan dalam Red Notice Interpol atas permintaan Indonesia. Dari Kamir Santoso, petugas menemukan 7 Kg Shabu yang disimpan di apartemennya, di Guang Dong - Cina. Saat ini Kamir Santoso masih menjalani proses hukum di China.
Dalam forum ini Indonesia juga merevitalisasi kerjasama dengan negara anggota IDEC lainnya seperti Peru, Nigeria, Belanda, China, Meksiko, Brazil, dan Malaysia. Kerjasama tersebut tidak hanya meliputi pertukaran data dan informasi, tetapi juga dalam bidang capacity building atau peningkatan sumber daya manusia (SDM), berupa pelatihan di bidang penyidikan.
Melalui forum ini diharapkan dapat memfasilitasi negara - negara anggota untuk saling meningkatkan kerjasama dan bertukar informasi, dalam hal operasi pemberantasan Narkoba di wilayahnya masing-masing, mengingat bahwa jaringan sindikat Narkoba akan terus mengupayakan berbagai macam cara untuk menyelundupkan Narkoba melalui  modus dan peralatan serta teknologi yang semakin canggih. (DND & BK)

B.     Pemberian grasi terhadapa terpidana narkoba
Grasi adalah salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala negara di bidang yudikatif. Sesuai Undang-undang Dasar Tahun 1945, Presiden memberi grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim.
Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogratif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.
Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana. Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.
Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.  Selanjutnya, Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
Salah satu dasar pertimbangan pemberian grasi kepada terpidana mati adalah untuk penegakan hak asasi manusia. Pemberian grasi kepada terpidana mati harus dilakukan secara tepat untuk tercapainya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD  1945. Demi kepentingan kemanusiaan, Menteri Hukum HAM dapat meminta terpidana atau keluarganya untuk mengajukan permohonan grasi. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia  berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi dan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden.
Para pengamat memiliki pendapat yang beragam terkait layak atau tidaknya pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba. Sebagian pengamat berpendapat pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba tidak layak karena kasus narkoba merupakan kejahatan serius. Namun, sebagian yang lain memandang pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba layak diberikan karena alasan kemanusiaan.   
Para pengamat yang berpendapat pemberian grasi tidak layak diberikan kepada terpidana mati kasus narkoba memiliki beberapa alasan: Pertama, kejahatan narkoba merupakan kejahatan serius seperti halnya kejahatan terorisme. Kedua, keadilan bagi si korban khususnya korban pengguna narkoba menjadi alasan kuat perlunya hukuman berat bagi pelaku kejahatan narkoba. Ketiga, narkoba dapat berakibat pada rusaknya generasi muda pengguna narkoba.
Selanjutnya para pengamat yang berpendapat pemberian grasi layak diberikan kepada terpidana mati kasus narkoba memiliki beberapa pandangan: Pertama, pemberian grasi tidak serta merta diberikan pada setiap permohonan grasi. Namun, pemberian grasi dapat dipertimbangkan dengan melihat latar belakang mengapa terpidana melakukan tindak pidana yang berakibat pada hukuman mati. Apabila dari segi kemanusiaan si pemohon grasi tersebut layak untuk diberikan grasi tentu grasi tersebut dapat diberikan. Kedua, Pertimbangan pemberian grasi terhadap terpidana mati sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencegah adanya hukuman mati di luar negeri, khususnya terhadap ancaman hukuman mati yang dialami WNI yang sedang bekerja di luar negeri.  Banyak ancaman hukuman mati dialami oleh WNI karena terpaksa melakukan kejahatan dengan alasan kemanusiaan.
Layak atau tidaknya pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba dapat dipertimbangkan dari alasan yang disampaikan dalam permohonan grasi dan pertimbangan Mahkamah Agung terhadap isi permohonan grasi yang disampaikan .
Pertimbangan kemanusiaan dapat menjadi salah satu alasan pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba. Namun, pemberian grasi harus tepat diberikan kepada terpidana yang memang memiliki alasan kemanusiaan yang cukup kuat.
Contoh: Seorang Pegawai bergaji rendah yang terpaksa bertindak sebagai kurir narkoba. Tindakan tersebut dilakukan dengan alasan ingin membayar hutang dan demi menghidupi istri dan anaknya yang masih balita.







BAB III
PENUTUP
A.    KESIMPULAN
Ancaman Narkoba dunia saat ini menunjukkan peningkatan serius, dengan semakin berkembangnya simbiosis mutualis antara satu kejahatan lintas negara dengan kejahatan lintas negara lainnya, seperti People Smuggling dengan Narkoba, Arms Smuggling dengan Narkoba, dan Terorisme dengan Narkoba atau yang lebih dikenal dengan Narco Terorism. Jika dahulu jaringan sindikat memproduksi dan menjual Narkoba dalam rangka bisnis illegal demi kepentingan ekonomi semata, kini paradigma itu mulai berubah. Saat ini banyak sindikat yang memperdagangkan Narkoba dengan maksud untuk membiayai kegiatan kejahatan lainnya, termasuk terorisme
Grasi adalah salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala negara di bidang yudikatif. Sesuai Undang-undang Dasar Tahun 1945, Presiden memberi grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim.
B.     SARAN
Mengingat bahaya narkoba dan ancaman hukumannya sangat besar, maka itu kami sarankan untuk menjaga keluarga dari mengkonsumsi dan atau mengedarkan narkotika.










                                                                                                                             







Daftar Pustaka
Radian Nurcahyo, Kasubid Hukum Setkab, Tentang Pemberian Grasi kepada   TerpidanaNarkoba
lina_haryati, pemberian grasi kepada terpidana narkoba, artikel. 2010
Bagir Manan, Hukum dan Asasi Manusia, Makalah pada ceramah di hadapan istri Perwira Soskoad, Bandung, 19 Mei 2000, hlm.2



Tag : kuliah
0 Komentar untuk "Bahaya Narkoba"

Back To Top