BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Ancaman Narkoba dunia saat ini menunjukkan peningkatan
serius, dengan semakin berkembangnya simbiosis mutualis antara satu kejahatan
lintas negara dengan kejahatan lintas negara lainnya, seperti People
Smuggling dengan Narkoba, Arms Smuggling dengan Narkoba, dan
Terorisme dengan Narkoba atau yang lebih dikenal dengan Narco Terorism. Jika
dahulu jaringan sindikat memproduksi dan menjual Narkoba dalam rangka bisnis
illegal demi kepentingan ekonomi semata, kini paradigma itu mulai berubah. Saat
ini banyak sindikat yang memperdagangkan Narkoba dengan maksud untuk membiayai
kegiatan kejahatan lainnya, termasuk terorisme.
B. Rumusan
Masalah
Dalam makalah
ini kami akan mencoba mengulas tentang
1. Bagaimana kerjasama internasional tentang penggulangan
narkoba ?
2. Bagaimana pemberian grasi terhadap terpidana narkoba ?
C.
Tujuan Penulisan
Makalah ini kami buat dan sajikan semata-mata
atas dasar tujuan edukasi, semoga makalah ini dapat menambah khazanah ilmu
pengethuan kita terkhusus bagi penyusun.amin.
BAB II
PEBAHASAN
A. Kerjasama
Internasional mengenai penanggulangan bahaya narkoba
Nusa Dua, Bali -- “Enhancing The Spirit of International
Partnership to Achieve the Greatest Success on Fighting Drug Crime”, inilah
yang menjadi tema konferensi internasional penegakan hukum Narkotika terbesar
saat ini. Sekitar 305 penegak hukum di bidang pemberantasan kejahatan Narkotika
dari 79 negara, Selasa (12/06) berkumpul di Bali International Convention
Center (BICC), Nusa Dua, Bali.
Konferensi yang lebih dikenal dengan sebutan International
Drugs Enforcement Conference (IDEC) ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden
RI, Boediono. Dalam pidatonya, Wapres menyatakan Indonesia bertekad dan
berkomitmen dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
Menurutnya, kerja sama lintas negara merupakan kata kunci
keberhasilan pengungkapan kejahatan Narkotika. Sebagaimana diketahui
Narkotika merupakan kejahatan transnational crime yang senantiasa
melibatkan jaringan sindikat lintas negara, yang meliputi negara produsen
Narkoba, negara transit, maupun negara tujuan pemasaran Narkoba. Jaringan
sindikat Narkoba ini dikendalikan secara rahasia, melibatkan multi
kewarganegaraan, dengan menggunakan berbagai modus operandi. Oleh karena itu
dalam penanganannya diperlukan kerjasama internasional yang sinergis, efektif,
efisien, dan bertanggung jawab.
Ancaman Narkoba dunia saat ini menunjukkan peningkatan
serius, dengan semakin berkembangnya simbiosis mutualis antara satu kejahatan
lintas negara dengan kejahatan lintas negara lainnya, seperti People
Smuggling dengan Narkoba, Arms Smuggling dengan Narkoba, dan
Terorisme dengan Narkoba atau yang lebih dikenal dengan Narco Terorism. Jika
dahulu jaringan sindikat memproduksi dan menjual Narkoba dalam rangka bisnis
illegal demi kepentingan ekonomi semata, kini paradigma itu mulai berubah. Saat
ini banyak sindikat yang memperdagangkan Narkoba dengan maksud untuk membiayai
kegiatan kejahatan lainnya, termasuk terorisme.
Selama 29 tahun berjalan, forum IDEC telah banyak memberikan
hasil signifikan dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat Narkoba
internasional. Salah satu kasus yang berhasil dibongkar dari hasil kerjasama
forum ini adalah pengungkapan kasus Abbas Kazerouni Rousul. Pada tahun 2011 lalu,
setelah berkoordinasi dengan Thailand, BNN melakukan investigasi terhadap
Abbas, seorang bandar besar Narkoba asal Iran, yang tertangkap di Thailand.
Dari hasil investigasi ini selanjutnya BNN dapat membongkar jaringan sindikat
Narkoba yang menggunakan modus pencucian uang melalui Hawala Banking System.
Keberhasilan penangkapan Abbas oleh kepolisian Thailand ini tak lepas dari
peran Indonesia yang telah memberikan informasi cukup detil mengenai tersangka
tersebut.
Beberapa
contoh kesuksesan hasil kerjasama internasional lainnya, seperti :
1. Tanggal 11 November 2005, pengungkapan mega cland lab Ekstasi
dan Shabu di Cikande – Tangerang. Tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 16
(enam belas) orang, terdiri dari 5 WN China atas nama Chang Manquan, Chen
Hongxin, Jiang Yuxin, Gan Chunyi, dan Zhu Xuxiong; 1 WN Belanda atas nama
Nicolaas Garnick Josephus Gerardus alias Dick; 1 WN Perancis atas nama
Serge Areski Atlaoui serta 9 WN Indonesia atas nama Benny Sudrajat alias
Tandi Winardi, Iming Santoso alias Budi Cipto, Hendra Raharja, Samad
Sani, Asril Mansyur, Mamat Suherman, Danny Sabarudin, Asep Sunardi, dan Toto
Kusriyadi. Barang bukti yang disita berupa 138,6 Kg Shabu, 290 Kg Ketamine, dan
316 drum bahan Prekursor.
2. Pada tanggal 20 Oktober 2008, pengungkapan internasional
mega cland lab Shabu di Batam, yang melibatkan dua tersangka WN
Taiwan atas nama Wan Chin I dan Tsai Tsai Cheng serta empat orang WNI, yaitu
Jaelani Usman, Darwin Silaban, Syaed Abubakar, dan Apeng. Barang bukti yang
disita berupa 40 Kg Shabu. Adapun nilai produksi yang ditaksir dari hasil
operasi pabrik ini sekitar Rp 454 miliar.
3. Tanggal 25 Mei 2012, petugas BNN mengungkap penyelundupan
1 (satu) kontainer berisi 1.412.476 butir Ekstasi, yang berasal dari Shenzen -
Cina dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok - Jakarta.
Selain pengungkapan kasus Abbas, BNN turut membantu
kepolisian Cina yang telah menangkap Kamir Santoso, berupa informasi tentang
rekam jejak keterlibatan Kamir Santoso dalam jaringan sindikat Narkoba di
Indonesia dan internasional. Kamir Santoso merupakan buronan aparat penegak
hukum Indonesia dan telah dimasukkan dalam Red Notice Interpol atas
permintaan Indonesia. Dari Kamir Santoso, petugas menemukan 7 Kg Shabu yang
disimpan di apartemennya, di Guang Dong - Cina. Saat ini Kamir Santoso masih
menjalani proses hukum di China.
Dalam forum ini Indonesia juga merevitalisasi kerjasama
dengan negara anggota IDEC lainnya seperti Peru, Nigeria, Belanda, China,
Meksiko, Brazil, dan Malaysia. Kerjasama tersebut tidak hanya meliputi
pertukaran data dan informasi, tetapi juga dalam bidang capacity building
atau peningkatan sumber daya manusia (SDM), berupa pelatihan di bidang
penyidikan.
Melalui forum ini diharapkan dapat memfasilitasi negara -
negara anggota untuk saling meningkatkan kerjasama dan bertukar informasi,
dalam hal operasi pemberantasan Narkoba di wilayahnya masing-masing, mengingat
bahwa jaringan sindikat Narkoba akan terus mengupayakan berbagai macam cara
untuk menyelundupkan Narkoba melalui modus dan peralatan serta teknologi
yang semakin canggih. (DND & BK)
B. Pemberian
grasi terhadapa terpidana narkoba
Grasi adalah salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala
negara di bidang yudikatif. Sesuai Undang-undang Dasar Tahun 1945, Presiden
memberi grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi, pada
dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa
perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada
terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis
yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim.
Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam
bidang yudikatif, melainkan hak prerogratif Presiden untuk memberikan ampunan.
Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau
menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak
berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap
terpidana.
Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh
hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Dalam
hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh
keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana. Permohonan grasi dapat diajukan
sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan grasi
diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya,
kepada Presiden.
Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang
memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung mengirimkan
pertimbangan tertulis kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden memberikan
keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah
Agung. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
Salah satu dasar pertimbangan pemberian grasi kepada
terpidana mati adalah untuk penegakan hak asasi manusia. Pemberian grasi kepada
terpidana mati harus dilakukan secara tepat untuk tercapainya perlindungan hak
asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demi kepentingan kemanusiaan, Menteri
Hukum HAM dapat meminta terpidana atau keluarganya untuk mengajukan permohonan
grasi. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia berwenang meneliti dan melaksanakan proses
pengajuan grasi dan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden.
Para pengamat memiliki pendapat yang beragam terkait layak
atau tidaknya pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba. Sebagian
pengamat berpendapat pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba tidak
layak karena kasus narkoba merupakan kejahatan serius. Namun, sebagian yang
lain memandang pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba layak
diberikan karena alasan kemanusiaan.
Para pengamat yang berpendapat pemberian grasi tidak layak
diberikan kepada terpidana mati kasus narkoba memiliki beberapa alasan:
Pertama, kejahatan narkoba merupakan kejahatan serius seperti halnya kejahatan
terorisme. Kedua, keadilan bagi si korban khususnya korban pengguna narkoba
menjadi alasan kuat perlunya hukuman berat bagi pelaku kejahatan narkoba.
Ketiga, narkoba dapat berakibat pada rusaknya generasi muda pengguna narkoba.
Selanjutnya para pengamat yang berpendapat pemberian grasi
layak diberikan kepada terpidana mati kasus narkoba memiliki beberapa
pandangan: Pertama, pemberian grasi tidak serta merta diberikan pada setiap
permohonan grasi. Namun, pemberian grasi dapat dipertimbangkan dengan melihat
latar belakang mengapa terpidana melakukan tindak pidana yang berakibat pada
hukuman mati. Apabila dari segi kemanusiaan si pemohon grasi tersebut layak
untuk diberikan grasi tentu grasi tersebut dapat diberikan. Kedua, Pertimbangan
pemberian grasi terhadap terpidana mati sejalan dengan upaya pemerintah dalam
mencegah adanya hukuman mati di luar negeri, khususnya terhadap ancaman hukuman
mati yang dialami WNI yang sedang bekerja di luar negeri. Banyak ancaman
hukuman mati dialami oleh WNI karena terpaksa melakukan kejahatan dengan alasan
kemanusiaan.
Layak atau tidaknya pemberian grasi kepada terpidana mati
kasus narkoba dapat dipertimbangkan dari alasan yang disampaikan dalam
permohonan grasi dan pertimbangan Mahkamah Agung terhadap isi permohonan grasi
yang disampaikan .
Pertimbangan kemanusiaan dapat menjadi salah satu alasan
pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba. Namun, pemberian grasi
harus tepat diberikan kepada terpidana yang memang memiliki alasan kemanusiaan
yang cukup kuat.
Contoh: Seorang Pegawai bergaji rendah yang terpaksa
bertindak sebagai kurir narkoba. Tindakan tersebut dilakukan dengan alasan
ingin membayar hutang dan demi menghidupi istri dan anaknya yang masih balita.
BAB
III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Ancaman Narkoba dunia
saat ini menunjukkan peningkatan serius, dengan semakin berkembangnya simbiosis
mutualis antara satu kejahatan lintas negara dengan kejahatan lintas negara
lainnya, seperti People Smuggling dengan Narkoba, Arms Smuggling dengan
Narkoba, dan Terorisme dengan Narkoba atau yang lebih dikenal dengan Narco
Terorism. Jika dahulu jaringan sindikat memproduksi dan menjual Narkoba
dalam rangka bisnis illegal demi kepentingan ekonomi semata, kini paradigma itu
mulai berubah. Saat ini banyak sindikat yang memperdagangkan Narkoba dengan
maksud untuk membiayai kegiatan kejahatan lainnya, termasuk terorisme
Grasi adalah salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala
negara di bidang yudikatif. Sesuai Undang-undang Dasar Tahun 1945, Presiden
memberi grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi, pada
dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa
perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada
terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis
yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim.
B.
SARAN
Mengingat bahaya narkoba dan ancaman hukumannya sangat besar, maka itu
kami sarankan untuk menjaga keluarga dari mengkonsumsi dan atau mengedarkan
narkotika.
Daftar
Pustaka
Radian Nurcahyo, Kasubid Hukum Setkab, Tentang Pemberian Grasi kepada TerpidanaNarkoba
lina_haryati, pemberian grasi kepada terpidana narkoba, artikel. 2010
lina_haryati, pemberian grasi kepada terpidana narkoba, artikel. 2010
Http//: www.konsultasisyariah.com).
Bagir Manan, Hukum dan Asasi Manusia, Makalah pada
ceramah di hadapan istri Perwira Soskoad, Bandung, 19 Mei 2000, hlm.2
Tag :
kuliah
0 Komentar untuk "Bahaya Narkoba"